Daftar Pemilih di Thailand

Sebelum masuk TPS, pemilih Thailand cukup menunjukkan KTP, baik yang masih berlaku maupun yang sudah kadaluwarsa, atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh pemerintah. Petugas PPS akan mengecek dan mencatat di daftar pemilih yang ada.

Daftar pemilih tidak menjadi masalah di Thailand, karena sistem kependudukan Thailand telah terkomputerisasi berkat 13 angka digit dalam KTP setiap penduduknya. Angka ini juga digunakan di semua dokumen, seperti SIM dan paspor.



Daftar Pemilih di depan District Office, Hat Yai, Electoral Zone 2, provinsi Songkhla



Daftar pemilih, baik untuk advance voting maupun general election digantung di depan kantor pemerintahan mulai dari kantor gubernur, hingga aula desa beberapa hari sebelum hari pemilihan. Dengan demikian orang bisa mengecek nama mereka dengan mudah. Dan jika ada keluhan semisal nama mereka tidak tercantum, maka mereka bisa pergi ke kantor sub district atau district terdekat dan minta dicatatkan.  

Daftar pemilih baik daftar pemilih sementara (DPS) maupun daftar pemilih tetap (DPT) di Indonesia merupakan masalah besar. Keakuratan DPS dan DPT diragukan, karena KIPP Indonesia selalu menemukan adanya penggelembungan jumlah DPT merata di semua wilayah di Indonesia. Banyak pemilih mengeluh bahwa nama mereka tidak tercantum dalam DPS dan DPT, sedangkan bukan rahasia lagi kalau banyak nama orang yang sudah meninggal, balita, non penduduk wilayah tersebut atau bahkan tak ada sama sekali (fiktif) justru ada di dalam DPS dan DPT.

Tujuan pengadaan DPT sebenarnya untuk persiapan logistik pemilu seperti penyediaan surat suara. Kecurangan yang mungkin muncul dari penggelembungan DPT adalah penyelewengan sisa surat suara serta membengkaknya biaya pemilu. Berdasarkan aturan, sisa surat suara harus dimasukkan ke dalam amplop kosong. Tetapi jika sisa surat karena pemilih fiktif, pihak mana yang akan mengambil keuntungan dari hal ini? Biaya pemilu membengkak karena setiap nama dalam DPT, Negara mengucurkan dana sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Kita sama-sama bisa menghitung berapa kerugian negara akibat kelalaian data DPT dan kemana larinya uang tersebut?    

Meski DPS dan DPT di Thailand sudah demikian rapi dan terorganisir, banyak pemilih yang mengeluh karena nama mereka terdaftar di daftar pemilih advance voting bukan pemilu tanggal 3 Juli. Padahal mereka mendaftar advance voting pada saat referendum 2007, karena berada di wilayah lain atau hendak ke wilayah lain pada saat itu. Mereka menyangka bahwa pendaftaran tersebut hanya berlaku tahun itu saja. Jika provinsi beda dan masih terjangkau, mereka mengusahakan pergi ke provinsi tersebut. Tetapi banyak yang tidak pergi memilih karena provinsinya terlalu jauh, bahkan ada yang masih terdaftar di luar negeri. 

Banyak pemilih ingin mengubah dan memindahkan nama mereka, setelah melihat DPS, tetapi kebanyakan tidak tahu caranya. Sebenarnya, sudah ada brosur ECT yang menjelaskan hal tersebut. Tetapi kebanyakan orang tidak atau segan membaca brosur-brosur terkait pemilu. Dan baru menyadari kesalahan ini setelah dateline lewat atau undangan datang, sehingga terlambat untuk mengubahnya.

Catatan :
- Artikel ini dimuat di The Global Review.
- Jika ingin bekerja di rumah, silahkan klik di sini.

Sistem Constituency dan Party List

Pemilu parlemen Thailand tahun 2011 ini memperebutkan 500 kursi yang terdiri dari 375 kursi untuk constituency list dan 125 kursi untuk party list.

Jumlah kursi untuk constituency list sama dengan jumlah konstituensi atau daerah pemilihan yang ada yaitu 375 dapil. Setiap satu konstituensi hanya akan diwakili oleh satu anggota parlemen. Dan satu partai hanya bisa mendaftarkan 1 kandidat di setiap konstituensi. Untuk party list, 1 partai mendaftarkan maksimal 125 kandidat. Hal ini kemudian akan mempengaruhi kampanye. Kandidat constituency list hanya berkampanye di wilayah lokal atau di konstituensinya saja. Sedangkan kandidat party list bebas melakukan kampanye di mana saja.

Meski demikian, kekuatan finansial partai dan berapa banyak kekuatan anggota di daerah tertentu menentukan penyebaran kandidat oleh partai terutama kandidat konstituensi. Seorang kandidat dari party list yang saya interview mengaku hanya berkampanye di beberapa provinsi karena dia memiliki basis pemilih di provinsi tersebut. Namun, partai tersebut tidak menurunkan satupun kandidat konstituensi di provinsi tersebut, karena sudah tahu tidak akan menang melawan kandidat-kandidat partai Demokrat di provinsi tersebut. Di sisi lain, ada calon yang finansialnya kuat sehingga mampu berkampanye di seluruh provinsi di Thailand selatan.



Dua kandidat dari partai Phue Fa Din, Provinsi Trang, Thailand Selatan, 19 Juni 2011

Di lapangan, tidak semua partai berada di semua provinsi. Tahun 2011 ini ada 40 partai yang maju ke pemilu. Tetapi di Songkhla, hanya 8 partai yang bertanding, di Phatthalung 6 partai, di Satun 8 partai dan Trang 7 partai. Dan, tidak semua partai menurunkan kandidat di setiap konstituensi sebuah provinsi. Ini berbeda dengan Indonesia, yang mempersyaratkan bahwa sebuah partai harus memiliki cabang minimal di 22 provinsi.

Batasan sebuah konstituensi didasarkan jumlah populasi di sebuah provinsi dan dibagi 125,000 orang. Konsekuensinya adalah terjadi  perubahan jumlah daerah pemilihan di beberapa provinsi, terutama provinsi-provinsi yang saya pantau. Songkhla berubah dari 3 konstituensi di tahun 2007 menjadi 8 konstituensi di tahun 2011. Phatthalung dari 1 menjadi 3, Satun dari 1 menjadi 2 dan Trang dari 2 menjadi 4.

Pola party list di Thailand serupa dengan sistem pemilu legislatif di Indonesia sampai tahun 2004. Saat itu, semakin kecil nomor kandidat, semakin besar kemungkinan kandidat tersebut menjadi anggota parlemen/DPR sehingga disebut dengan istilah ‘calon jadi’. Yingluck Shinawatra dan Abhisit Vejjajiva merupakan kandidat nomor satu di partai masing-masing. Sehingga mereka adalah nomor jadi.  

Setelah lima ratus anggota parlemen terpilih, maka para anggota parlemen tersebut memilih perdana menteri Thailand yang baru. Cara ini ini mirip dengan Indonesia hingga tahun 2004. Para anggota DPR dan MPR Indonesia duduk bersama dan memilih presiden. Sejak tahun 2004, presiden dipilih langsung oleh rakyat.

Artikel ini dimuat di : http://www.theglobal-review.com/content_detail.php?lang=id&id=5813&type=2

Catatan penulis :
Thailand menggunakan sistem pemilu FPTP atau First Past The Post, sedangkan Indonesia menggunakan sistem pemilu proporsional terbuka. 
Note : Jika ingin bekerja di rumah, silahkan klik di sini.

Studi Komparasi Pemilu Parlemen Thailand (Pengantar)

Pemilu parlemen Thailand yang dilaksanakan tanggal 3 Juli 2011 lalu dimenangkan oleh Phue Thai Party. Tidak seperti perkiraan orang, situasi pasca pemilu ternyata berlangsung aman tanpa masalah yang berarti, kecuali di provinsi Deep South (Yala, Narathiwat dan Pattani).

Sebagai lembaga yang bergerak di pemantauan pemilu di Indonesia, KIPP Indonesia (Komite Independen Pemantau Pemilu) juga berpartisipasi dalam misi pemantauan ini baik sebagai LTO (Long Term Observer) dengan durasi kerja 40 hari dan STO (Short Term Observer) dengan durasi pemantauan 12 hari. Misi pemantauan berada dalam koordinasi ANFREL (Asia Network for Free Election) dengan menempatkan 48 pemantau internasional dan beberapa ahli pemilu dari berbagai negara di Asia dan beberapa negara non Asia.



Saya memonitor kampanye kandidat dari Phue Thai Party, 11 Juni 2011 



Banyak hal menarik dari misi pemantauan ini yang bisa dijadikan bahan perbandingan antara pelaksanaan pemilu di Thailand dan Indonesia. Artikel ini tidak selalu merefleksikan situasi Thailand keseluruhan, karena terbatasnya waktu dan lokasi pemantauan. Saya menjadi LTO dalam misi pemantauan ini dengan lokasi pemantauan 4 provinsi di selatan Thailand yaitu Songkhla, Phatthalung, Satun dan Trang.

Hal-hal tersebut akan dijelaskan dalam postingan berikutnya.

Artikel ini dimuat di http://www.theglobal-review.com/content_detail.php?lang=id&id=5813&type=2

Note: Jika ingin bekerja di rumah, silahkan klik di sini.

Sistem Perwakilan Proporsional

Saya akan mencoba membahas Sistem Perwakilan Proporsional terlebih dahulu, meskipun urut-urutan dalam sistem pemilu biasanya adalah sistem   Pluralitas – Mayoritarian. Ini karena sebagian besar negara-negara di dunia menggunakan sistem perwakilan proporsional, termasuk Indonesia. Indonesia menganut sistem perwakilan proporsional sejak pertama kali mengadakan pemilu yaitu di tahun 1955 hingga hari ini.

Sistem Perwakilan Proporsional merupakan sistem pemilu yang bertujuan untuk menghasilkan parlemen yang representatif dan proporsional. Proporsional artinya sesuai dengan proporsi yaitu jika sebuah partai mendapatkan suara nasional sebanyak 35%, maka partai tersebut akan mendapatkan 35% kursi di parlemen. Jika partai tersebut mendapatkan suara 10%, maka partai tersebut akan mendapatkan kursi parlemen sebanyak 10%.

Representatif karena Indonesia adalah negara multi etnik terdiri dari ratusan suku dengan beragam bahasa. Sistem ini memungkinkan para wakil suku bangsa bahkan minoritas terwakili melalui sistem pembuatan sebuah daftar kandidat yang diajukan oleh setiap partai. Daftar kandidat tersebut meliputi berbagai kepentingan pemilih atau masyarakat, sehingga memberikan ruang politik bagi partai untuk membuat daftar yang multi rasial dan multi etnik.

Keluarga sistem perwakilan proporsional terbagi dalam dua sistem pemilu. Sistem perwakilan proporsional dengan daftar (daftar terbuka dan daftar tertutup) dan sistem preferensial. Pemilu Indonesia menganut sistem proporsional daftar terbuka pada 2009, sebelumnya sistem proporsional daftar tertutup. Sri Lanka menganut sistem preferensial baik pada pemilu presiden Januari 2010 maupun pemilu parlemen April 2010.

Dalam memberikan contoh di Indonesia, saya masih mengacu pada UU no. 10/2008, karena ketika artikel ini ditulis, Revisi UU terbaru belum dicatat dalam Lembaran Negara meski telah disahkan tanggal 12 April 2012.  

Daerah Pemilihan

Untuk mendapatkan wakil-wakil yang akan duduk di parlemen, sistem perwakilan proporsional membuat daerah pemilihan (dapil) berwakil banyak. Dapil berwakil banyak artinya dari dapil tersebut akan diperoleh sejumlah kandidat yang akan duduk di parlemen. Dapil berwakil tunggal berarti hanya akan ada satu wakil terpilih mewakili daerah pemilihan tersebut di parlemen.

Semakin banyak kandidat yang dipilih dalam suatu dapil, maka semakin proporsional sistem pemilu tersebut. Tahun 2009, Indonesia memiliki 77 daerah pemilihan. Masing-masing dapil berwakil banyak yaitu jumlah kandidat 3–10 untuk DPR (pasal 22 ayat 2), dan 3-12 untuk DPRD (pasal 25 ayat 2).

Konsekuensinya, dalam sistem perwakilan proporsional tidak mungkin bahkan jarang satu kursi didapatkan dalam satu kali penghitungan. Perolehan kursi dihitung berkali-kali. Dalam kasus Indonesia, pengkonversian suara menjadi kursi diatur dalam UU 10/2008 pertama-tama suara partai harus memenuhi parliamentary threshold atau ambang batas parlemen yaitu 2,5%. dalam Revisi UU yang baru disebutkan 3,5%. Pasal-pasal mengenai pengkonversian suara selanjutnya diatur dalam Bab XII mengenai Penetapan Hasil Pemilu dan Bab XIII mengenai Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih. Mengenai hal ini akan saya jelaskan dalam artikel tersendiri.

Keadilan bagi Partai Kecil

Sistem perwakilan proporsional menjamin proporsionalitas atau keadilan jumlah suara dengan kursi yang didapat. Karena sistem pemilu ini memfasilitasi partai kecil untuk masuk dan memiliki akses ke parlemen sehingga terwakili, meskipun persentase suara yang diperoleh kecil selama masih ada kursi. Kecuali kalau parliamentary thresholds terlalu tinggi atau dapil terlalu kecil.

Padahal ada partai besar yang mendominasi kepemimpinan di provinsi atau distrik tertentu. Dalam sistem pemilu yang lain, partai kecil tidak mungkin mendapat kursi apalagi memimpin situasi, jika satu partai memegang seluruh kursi di provinsi atau distrik tertentu. Hal ini penting, khususnya bagi minoritas dalam sebuah provinsi yang tidak memiliki kekuatan regional yang signifikan bahkan bisa menjadi kekuatan alternatif.

Mengurangi suara terbuang atau hangus.

Sistem perwakilan proporsional dapat memberikan pilihan kepada pemilih, apakah memilih partai politik, kandidat atau keduanya. Jika parliamentary thresholds atau batas ambang parlemen rendah, maka semua suara akan diperhitungkan dalam memilih kandidat sesuai pilihan para pemilih.

Hal ini meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemilu, bahwa kedatangan mereka ke TPS dan memberikan suara saat pemilu tidak sia-sia, dan suara mereka diperhitungkan. Masyarakat juga lebih percaya diri bahwa suara mereka akan membuat perbedaan, meskipun kecil.

Mendorong kontinuitas pemerintahan yang lebih besar dan stabilitas politik. 

Dalam masyarakat yang beragam, sistem perwakilan proporsional melibatkan partisipasi masyarakat sehingga akan memberikan keuntungan dalam pengambilan keputusan di negara-negara demokrasi, kalau tidak akan menjadi masalah stabilitas yang krusial.

Pengalaman negara-negara Eropa Barat menunjukkan bahwa sistem perwakilan proporsional lebih baik dibanding sistem pemilu yang lain. Hal ini dapat dilihat dari lamanya usia pemerintahan, partisipasi pemilih dan prestasi di bidang ekonomi. Pembagian kekuasaan antara partai dan kelompok-kelompok kepentingan semakin jelas.

Wakil Perempuan

Sistem perwakilan proporsional memungkinkan kandidat perempuan terpilih lebih besar dibandingkan sistem pluralitas-mayoritarian. Dengan menggunakan daftar kandidat, partai dapat mempromosikan wanita politisi. Pemilih juga dapat memilih kandidat wanita, meskipun pilihannya juga lebih kepada pertimbangan politik daripada masalah gender.

Dalam dapil berwakil tunggal seperti yang terdapat dalam sistem pluralitas – mayoritarian, kebanyakan partai memilih kandidat ‘yang paling diterima secara luas’ dan jarang kandidat tersebut adalah wanita.

Di seluruh dunia, sistem perwakilan proporsional menunjukkan bahwa sistem pemilu ini lebih ramah kepada kandidat wanita daripada sistem FPTP. Karena lebih banyak kandidat wanita yang terpilih dalam sistem ini dibanding sistem pemilu FPTP.

Di tahun 2004, jumlah politisi wanita di parlemen yang terpilih karena sistem perwakilan proporsional 4,3 % lebih tinggi daripada rata-rata semua sistem pemilu parlemen yang hanya 15,2%. Politisi wanita yang terpilih dalam negara yang menggunakan sistem FPTP justru 4,1% lebih rendah dari rata-rata jumlah politisi wanita.

Diolah dari berbagai sumber, antara lain  :
1. Buku Electoral System Design: The New International IDEA Handbook, 2008
2. UU no. 10/2008

Penulis adalah anggota Divisi Hubungan Luar Negeri Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia dan pemantau pemilu internasional di berbagai negara di Asia sejak 2009.

Mendorong Pemilu yang dapat diakses bagi penyandang cacat

Berdasarkan UUD 45 semua warga negara memiliki hak yang sama, maka penyandang cacat juga memiliki hak yang sama dalam mengakses pemilu. Namun, masih banyak kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaan pemilu apalagi terkait dengan pelaksanaan hak penyandang cacat atau difabilitas ini dalam pemilu. 

Dari berbagai diskusi yang diselenggarakan oleh AGENDA (ASEAN General Election Network  for Disabilities Access) berbagai kekurangan dalam pelaksanaan dikemukakan. Sejumlah usulan diajukan untuk perbaikan. Jelas, penyelenggara pemilu Indonesia selama ini sibuk dan terus berkutat pada masalah-masalah klasik seperti DPS, DPT, kampanye, pencalonan, dukungan, money politics dan sebagainya, sehingga keberadaan lembaga seperti AGENDA merupakan hal yang penting, untuk mendorong perbaikan dan hak para penyandang difabilitas dalam bidang politik.

Saya sendiri bergabung dalam organisasi pemantau pemilu sejak 1998, jujur saja selama ini tidak “ngeh” dengan hak para penyandang difabilitas ini. Begitu banyaknya permasalahan pemilu yang harus dipantau, diawasi dan dikawal, sehingga nyaris keberadaan mereka dalam peta kepemiluan terlupakan.

Ketika tahun 2009, saya memulai karir saya sebagai pemantau pemilu internasional, sejumlah pertanyaan yang disediakan oleh lembaga pengundang membuat saya menjadi aware, bahwa penyandang difabilitas juga punya hak sebagai warga negara. Apalagi jumlah mereka makin lama makin banyak, baik karena cacat lahir, cacat karena kecelakaan lalu lintas, atau cacat karena kecelakaan kerja.

Salah satu yang menjadi concern dalam akses pemilu bagi para penyandang difabilitas adalah akses masuk ke dalam TPS. UU kepemiluan dan Peraturan KPU telah menjelaskan mengenai lokasi TPS dan peralatan logistik kepemiluan. Tetapi dalam prakteknya ditafsirkan berbeda-beda oleh KPPS.

Dalam berbagai TPS yang saya pantau di beberapa kabupaten, banyak TPS tidak “ramah” dengan para penyandang difabilitas, khususnya pemakai kursi roda. Di daerah Ciledug, saat pemilukada Gubernur Kab. Banten beberapa waktu yang lalu lokasi TPS bervariasi. Ada sejumlah TPS dibuat di depan rumah warga yang merupakan anggota atau mungkin ketua KPPS. Kalau ini masih lumayan, karena pemakai kursi roda masih bisa masuk. Tetapi yang parah, ada TPS berada di dalam  taman sebuah kompleks, dan bilik suara berada di lokasi yang tinggi dan berundak-undak. Lokasi tersebut bagus untuk pengunjung yang ingin melihat taman dan kompleks perumahan dari atas, tetapi menyulitkan penyandang difabilitas, baik pemakai kursi roda, pemakai kruk atau tuna netra, untuk masuk ke dalam TPS.

Di kabupaten Cianjur, saya menemukan sebuah TPS yang tersembunyi di belakang rumah-rumah penduduk. Untuk masuk ke dalamnya harus melewati banyak rumah orang, turun naik berkelok-kelok mengikuti gang sempit dan jalan tanah. Memang, TPS itu adalah sebuah sekolah, tetapi lokasi masuknya kalau hujan akan menyulitkan orang untuk datang, apalagi penyandang cacat.

Lokasi-lokasi yang menyulitkan pemilih apalagi pemilih penyandang cacat akan dapat menyurutkan minat masyarakat untuk turut serta memberikan suara dalam pemilu. Dan ini menurunkan tingkat partisipasi masyarakat. Padahal, legitimasi sebuah pemilu dan pemilukada juga diukur dari tingginya tingkat partisipasi masyarakat.

Untuk ke depannya, masih banyak kerja-kerja yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, organisasi pemantau pemilu, organisasi penyendang cacat khususnya yang bergerak di bidang akses pemilu bagi penyandang difabilitas.

Artikel-artikel lain mengenai hal ini akan menyusul. :D

Penulis adalah anggota Divisi Hubungan Luar Negeri, Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia. Pemantau pemilu Internasional di beberapa negara di Asia.

Artikel ini dimuat di :
http://politik.kompasiana.com/2012/04/18/mendorong-pemilu-yang-dapat-diakses-bagi-penyandang-cacat/



Note :
Jika ingin bekerja di rumah, silahkan klik di sini.

Shaving Gel atau Jel untuk bercukur

Perawatan wajah pria perlu diperhatikan juga lho. Salah satunya dengan bercukur. 

Bercukur merupakan kegiatan wajib para cowok, apalagi yang dikaruniai wajah yang cepat tumbuh jenggot. Buat mereka yang memang senang tampil klimis atau karena alasan profesionalitas, maka kegiatan cukur mencukur paling tidak dilakukan seminggu sekali.

Kalau yang suka berjenggot, tentu harus menjaga agar jenggotnya tertata rapi, sehingga enak dilihat orang.

Agar mencukur lebih mudah dan nyaman, sebelum mencukur oleskan dulu shaving gel untuk melicinkan jalannya pisau cukur atau silet sehingga tidak melukai dagu.  

Shaving gel atau jel untuk bercukur bisa berbentuk spray, busa atau gel. Nah, kalau yang dalam bentuk gel biasanya digunakan untuk bercukur basah.

Shaving gel keluaran salah satu produk kosmetik Swedia ini bersifat menyejukkan wajah karena dibuat dari bahan-bahan alami.

Cara memakainya mudah :

1. Basahi daerah yang akan dicukur.

2. Keluarkan gel secukupnya di tangan, lalu oleskan dengan lembut pada daerah yang akan dicukur dan telah dibasahi tersebut.

3. Bilas wajah dengan bersih setelah bercukur. 

Jika ingin bekerja di rumah, tapi tetap memiliki penghasilan yang lumayan seperti saya, silahkan klik di sini.    

Pulang kerja atau habis berjalan jauh pasti melelahkan. Alangkah nikmatnya jika ada yang memijiti kaki kita. Tapi malam-malam, mana mungkin ada yang mau datang, sementara kaki sudah "berontak" minta dimanjakan. 

Ada produk perawatan kaki yang bisa membuat kaki nyaman zonder ngerepotin orang. Namanya Feet Up Relaxing Foot Bath.

Sesuai namanya yaitu Foot Bath, kaki cukup dicelupkan, eh, direndam deh ke dalam air hangat yang sebelumnya dituangkan cairan ini. 

Nikmati sensasi air rendaman yang wangi dan menenangkan kaki. Besok pagi, kaki siap diajak bekerja atau berjalan-jalan lagi. 

Jika ingin seperti saya bekerja di rumah, silahkan klik di sini.